Lirik 80-an yang masih aktual

Surat Buat Wakil Rakyat
Iwan Fals/Ma’mun (Album Wakil Rakyat 1987)

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Disana di gedung DPR

Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman teman dekat
Apalagi sanak famili

Dihati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Dikantong safarimu kami titipkan
Masa depan kami dan negeri ini
Dari Sabang sampai Merauke

Saudara dipilih bukan di lotere
Meski kami tak kenal siapa saudara
Kami tak sudi memilih para juara
Juara diam juara he eh juara hahaha

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Disana di gedung DPR

Dihati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu “setuju”

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu “setuju”

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu “setuju”

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu “setuju”

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 13,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 5 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Selfie

Beberapa hari ini media diramekan dengan pemberitaan “selfie” atau perilaku “narsis” berfoto sendiri dengan ponsel atau kamera kompak. Tidak tanggung-tanggung yang melakukannya tokoh sekaliber Obama, Cameron dan Schmidt (PM Denmark).

David Cameron, Helle Thorning-Schmidt, Barack Obama and Michele Obama

kredit foto: the Guardian

Yang memancing komentar publik tentu bukan karena “selfie” adalah perilaku atau kebiasaan yang salah. Malah amat sangat wajar dan manusiawi. Kita pun hampir dipastikan pernah melakukannya. Hanya publik dan media memang cenderung tidak fair dengan menempatkan tokoh-tokoh dunia itu seperti bukan manusia. Hanya karena:

  1. Mereka pimpinan negara (maju malah), mereka dianggap tidak pantas melakukan sesuatu yang dilakukan kebanyakan orang.
  2. Perbuatan ini dilakukan di tengah-tengah suasana perayaan (eh salah lagi) menghormati jenazah Mandela, yang juga tokoh dunia.
  3. Tambah bumbunya ketika Michelle Obama kelihatan manyun, entah karena tidak bisa ikut-ikutan selfie atau gondok sama kelakuan suaminya.

Padahal sederhananya, mereka adalah manusia yang juga punya hak menikmati  kesenggangannya di tengah-tengah padatnya jadwal protokoler masing-masing. Pun selfie yang mereka lakukan dilakukan di tengah-tengah suasana keramaian yang (memang sih) tidak melulu menunjukkan indikasi kedukaan yang mendalam, selain bernyanyi dan menari.

Jaadi,… be human dikitlah

Membersihkan Korupsi PNS, Mungkinkah?

Ketika memutuskan untuk melamar menjadi PNS, saya tidak pernah terpikir untuk menyiapkan modal awal, entah uang, koneksi, apalagi dukun. Mengapa? sederhananya adalah karena saya sangat menyadari bahwa gaji PNS (sudah pasti) sangat rendah dan selalu berkisar di garis UMR. Selain itu juga prestise PNS yang tidak pernah setara (lah) dengan pegawai Bank (misalnya), atau perusahaan asing, apalagi dari kalau dibandingkan dari sisi kesejahteraan. Jadi pendapat saya, orang yang memaksakan diri menjadi PNS dengan jalan suap duit, jalur kekeluargaan dan bahkan dengan jurus ‘transendental’ pedukunan adalah tindakan konyol. Kecuali (tentunya) kalau dia sudah siap dengan rencana ‘balik modal’ alias korupsi.

Nah, bicara korupsi di negeri ini, media kita cenderung mengasosiasikannya dengan (perilaku) para politisi, yang notabene bukan PNS. Padahal para politisi (korup) itu hanya bisa melakukan kejahatannya kalau ada (sadar atau tanpa sadar) dukungan teknis administrasi dari kerja PNS di lingkungan unit kerjanya. Ini juga karena posisi para politisi yang relatif superior dibandingkan PNS nya. Persoalannya adalah bahwa korupsi (duit rakyat) yang dilakukan politisi biasanya mencapai nominal yang signifikan, sementara para (oknum) PNS sekedar ‘kecipratan’. Walaupun nilai ’sekedarnya’ ini pun masih bisa bikin geleng-geleng kepala.

Masih segar diingatan saya, ketika seorang teman semasa SMA yang berhasil menjadi CPNS di lingkungan instansi ‘tertentu’ (tanpa perlu menyebut nama instansinya), dengan bangganya memamerkan mobil dan rumah dari hasil jerih payahnya bekerja di instansi tersebut, dengan masa kerja kurang dari satu tahun!. Apa yang bisa dilakukan CPNS (ini CPNS lho, bukan PNS) dalam masa kerja relatif pendek, sudah bisa membeli barang-barang wah seperti itu? Jawaban piciknya tentu dia (patut) diduga korupsi.

Lalu apakah akar masalahnya di kesejahteraan? Tunggu dulu. Saat ini PNS sudah menerima banyak tunjangan resmi (termasuk yang populer disebut tunjangan remunerasi) yang mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan mereka ke level layak, walaupun belum sejajar dengan level kesejahteraan PNS negara tetangga. Toh praktek korupsi masih tetap marak. Jadi inget rumus terkenalnya Klitgaard (1998)**, kalau korupsi itu dapat direkonstruksi dalam rumus sederhana sebagai berikut:

C = M + D – A

C adalah Korupsi, M adalah Monopoli, D adalah Diskresi dan A adalah Akuntabilitas. Ringkasnya korupsi sebagai sesuah sistem hanya mungkin terjadi karena adanya status monopoli atas suatu perkara dan diskresi dalam mengambil keputusan namun tidak dibarengi dengan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan sumber-sumber daya negara yang nota bene prinsipnya milik rakyat. Jadi kuncinya adalah di lemahnya akuntabilitas. Penggunaan berbagai sumber daya milik negara (baca: rakyat) untuk kepentingan individu adalah bentuk dasar dari korupsi. Contoh riilnya, (misalnya) ketika seseorang membuat SIM, lalu membayar oknum petugas atau calo untuk mempermudah ujian dan mendapatkan SIM tersebut, maka si pelaku, oknum petugas dan atau calo itu telah menyalahgunakan penggunaan sumber daya (fasilitas) negara berupa kantor, alat foto, mesin cetak dan dokumentasi (dll) untuk penerbitan SIM yang tidak sah. Monopoli dan diskresinya ada, tetapi akuntabilitasnya hilang.

Semua fakta empiris (dan miris) ini bagi saya adalah salah satu penyebab mengapa indeks persepsi korupsi (IPK) negara kita tidak pernah beranjak menjadi lebih baik. Oke lah kita lupakan sejenak IPK kita yang masih tercecer jauh dari negara tetangga kita. Pertanyaannya apakah korupsi ini merupakan penyakit baru yang marak terjadi sekarang ini? Tentu tidak. Dari dulu mental korupsi selalu dan telah dipelihara oleh (lagi-lagi) oknum pejabat. Perlu saya jelaskan bahwa definisi korupsi saya disini adalah dalam pengertian yang luas, termasuk korupsi duit, kolusi, koneksi dan berbagai praktik yang menyimpang dari asas tranparansi, akuntabilitas, keadilan dan tentunya legalitas. Analisis bodoh saya, saat ini sudah banyak instrumen dan institusi yang bisa mengawasi dan menelanjangi praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Sebut saja KPK, kejaksaan (yang juga mulai galak), LSM-LSM dan tentunya media.

Jadi ‘beruntunglah’ para koruptor di jaman ‘baheula’ yang sudah terlanjur kaya dan belum ketemu dengan instrumen atau institusi pengawas tersebut, sementara para koruptor ‘pemula’ masa kini perlu berhati-hati (kalau tidak mau tobat) dalam menjalankan modus korupsinya. Salah-salah mereka bisa diciduk seperti GT, TH atau nama-nama tersangka lainnya yang daftarnya bisa sepanjang gerbong kereta.

Untuk memberantas korupsi yang sudah mengurat mengakar ini dukungan dari kita pada institusi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Polisi sangat dibutuhkan. Budaya tranparansi dan akuntabilitas dalam bekerja perlu ditumbuh kembangkan. Pembenahan mental dan moril juga perlu digalakkan. Mentalitas bangsa ini bisa berubah kalau dilakukan secara kolektif, bukan hanya perilaku individual yang terpisah.

Akhirnya, jangan dibaca postingan ini sebagai dorongan kepada teman-teman PNS untuk lebih ‘pintar’ dalam mensiasati hukum atau memanipulasi sistem agar praktek korupsi tetap berlanjut. Justru saya ingin menyentil bagaimana agar kita bersama-sama menghentikan praktek korupsi (sistemik) ini, terutama bagaimana membuang jauh-jauh mental korupsi agar di kemudian hari birokrasi kita menjadi benar-benar bersih dan tidak lagi menyediakan dukungan bagi perilaku korup (sebagian) politisi. Mimpi?, ya barangkali semua harus dimulai dari mimpi, tapi kini bukan saatnya bermimpi lagi.

* Tulisan ini telah dimuat beberapa detik sebelumnya di akun sugarfree di kompasiana

** Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Corruption. Online paper http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf [Accessed: 22/10/13]