Empati

Pernahkah seorang Menteri Perhubungan merasakan, atau minimal membayangkan sesaknya berhimpitan dalam gerbong kereta (yang katanya) AC, dengan jadwal berangkat yang serba molor?, atau kapan seorang Mendiknas merasakan atap kantornya yang bocor atau hampir rubuh, sebagaimana dialami gedung-gedung sekolah di pelosok, atau mungkinkah seorang Menteri Kesehatan mengalami kesulitan untuk membayar ongkos Rumah Sakit yang mahal? Pertanyaan-pertanyaan sejenis mungkin juga berlaku untuk seluruh Menteri, pimpinan, pejabat, politisi dan para pemegang kekuasaan di masing-masing sektornya. Jawabannya mungkin beragam, tapi kalau boleh zerosugar menjawab, rasanya sih hampir tidak pernah.

Mari kita balik pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pernahkah si miskin menikmati  uluran bantuan negara untuk membayar jeratan utang rentenir, seperti halnya para pengusaha yang menikmati BLBI atas biaya negara? Bagaimana dengan si maling ayam yang ditangkap dan digebuki sampai babak belur, sementara koruptor miliaran bahkan triliunan rupiah justru sedang menikmati ruangan ber AC di penjara atau malah di Singapura dan negeri entah berantah lainnya. kekejaman terhadap TKI, kasus Prita, Gayus, Nazarudin adalah hanya sekedar beberapa contoh dari potret buramnya negeri ini.

Barangkali bicara paradoks di negeri ini mungkin tidak akan pernah habis. Kebijakan publik yang paradoksal yang disetir oleh kepentingan sekelompok kecil elit telah mengorbankan sebagian besar rakyat, yang dengan sengaja dipelihara dalam kemiskinan dan kebodohannya. Rakyat miskin yang jumlahnya sekian juta (sayangnya negeri ini juga miskin data) adalah asset yang berharga untuk tujuan-tujuan pragmatis, terutama pada momentum politik. Mereka bahkan menjadi komoditas yang laris untuk jualannya para politisi, dan sayangnya juga bagi sebagian NGO yang oportunis.

Kebijakan publik seharusnya menjadi sebuah instrumen yang ampuh dari negara untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Teori dan konsep kebijakan sudah banyak dipahami dan dipraktekkan oleh kita. Sayangnya kebijakan publik diformulasikan dan dieksekusi tanpa menempatkan empati yang cukup dalam memahami persoalan yang dihadapi. Pelaku kebijakan tidak mencoba memahami persoalan dalam perspektif wong cilik, tetapi lebih suka memberikan solusi dalam bentuk struktur anggaran dan rencana kegiatan yang belum tentu menjawab persoalan mendasarnya.

Oke lah, zerosugar cuma bisa mengkritik, karena memang itu kapasitasnya. Dalam hubungan ini zerosugar sangat berharap para pelaku kebijakan dapat menggunakan hatinya untuk melihat, mendengar dan memahami persoalan-persoalan rakyat ini. Kecuali jika mereka memang sudah tidak punya hati.

Ironi negeri episode 1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s