Membersihkan Korupsi PNS, Mungkinkah?

Ketika memutuskan untuk melamar menjadi PNS, saya tidak pernah terpikir untuk menyiapkan modal awal, entah uang, koneksi, apalagi dukun. Mengapa? sederhananya adalah karena saya sangat menyadari bahwa gaji PNS (sudah pasti) sangat rendah dan selalu berkisar di garis UMR. Selain itu juga prestise PNS yang tidak pernah setara (lah) dengan pegawai Bank (misalnya), atau perusahaan asing, apalagi dari kalau dibandingkan dari sisi kesejahteraan. Jadi pendapat saya, orang yang memaksakan diri menjadi PNS dengan jalan suap duit, jalur kekeluargaan dan bahkan dengan jurus ‘transendental’ pedukunan adalah tindakan konyol. Kecuali (tentunya) kalau dia sudah siap dengan rencana ‘balik modal’ alias korupsi.

Nah, bicara korupsi di negeri ini, media kita cenderung mengasosiasikannya dengan (perilaku) para politisi, yang notabene bukan PNS. Padahal para politisi (korup) itu hanya bisa melakukan kejahatannya kalau ada (sadar atau tanpa sadar) dukungan teknis administrasi dari kerja PNS di lingkungan unit kerjanya. Ini juga karena posisi para politisi yang relatif superior dibandingkan PNS nya. Persoalannya adalah bahwa korupsi (duit rakyat) yang dilakukan politisi biasanya mencapai nominal yang signifikan, sementara para (oknum) PNS sekedar ‘kecipratan’. Walaupun nilai ’sekedarnya’ ini pun masih bisa bikin geleng-geleng kepala.

Masih segar diingatan saya, ketika seorang teman semasa SMA yang berhasil menjadi CPNS di lingkungan instansi ‘tertentu’ (tanpa perlu menyebut nama instansinya), dengan bangganya memamerkan mobil dan rumah dari hasil jerih payahnya bekerja di instansi tersebut, dengan masa kerja kurang dari satu tahun!. Apa yang bisa dilakukan CPNS (ini CPNS lho, bukan PNS) dalam masa kerja relatif pendek, sudah bisa membeli barang-barang wah seperti itu? Jawaban piciknya tentu dia (patut) diduga korupsi.

Lalu apakah akar masalahnya di kesejahteraan? Tunggu dulu. Saat ini PNS sudah menerima banyak tunjangan resmi (termasuk yang populer disebut tunjangan remunerasi) yang mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan mereka ke level layak, walaupun belum sejajar dengan level kesejahteraan PNS negara tetangga. Toh praktek korupsi masih tetap marak. Jadi inget rumus terkenalnya Klitgaard (1998)**, kalau korupsi itu dapat direkonstruksi dalam rumus sederhana sebagai berikut:

C = M + D – A

C adalah Korupsi, M adalah Monopoli, D adalah Diskresi dan A adalah Akuntabilitas. Ringkasnya korupsi sebagai sesuah sistem hanya mungkin terjadi karena adanya status monopoli atas suatu perkara dan diskresi dalam mengambil keputusan namun tidak dibarengi dengan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan sumber-sumber daya negara yang nota bene prinsipnya milik rakyat. Jadi kuncinya adalah di lemahnya akuntabilitas. Penggunaan berbagai sumber daya milik negara (baca: rakyat) untuk kepentingan individu adalah bentuk dasar dari korupsi. Contoh riilnya, (misalnya) ketika seseorang membuat SIM, lalu membayar oknum petugas atau calo untuk mempermudah ujian dan mendapatkan SIM tersebut, maka si pelaku, oknum petugas dan atau calo itu telah menyalahgunakan penggunaan sumber daya (fasilitas) negara berupa kantor, alat foto, mesin cetak dan dokumentasi (dll) untuk penerbitan SIM yang tidak sah. Monopoli dan diskresinya ada, tetapi akuntabilitasnya hilang.

Semua fakta empiris (dan miris) ini bagi saya adalah salah satu penyebab mengapa indeks persepsi korupsi (IPK) negara kita tidak pernah beranjak menjadi lebih baik. Oke lah kita lupakan sejenak IPK kita yang masih tercecer jauh dari negara tetangga kita. Pertanyaannya apakah korupsi ini merupakan penyakit baru yang marak terjadi sekarang ini? Tentu tidak. Dari dulu mental korupsi selalu dan telah dipelihara oleh (lagi-lagi) oknum pejabat. Perlu saya jelaskan bahwa definisi korupsi saya disini adalah dalam pengertian yang luas, termasuk korupsi duit, kolusi, koneksi dan berbagai praktik yang menyimpang dari asas tranparansi, akuntabilitas, keadilan dan tentunya legalitas. Analisis bodoh saya, saat ini sudah banyak instrumen dan institusi yang bisa mengawasi dan menelanjangi praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Sebut saja KPK, kejaksaan (yang juga mulai galak), LSM-LSM dan tentunya media.

Jadi ‘beruntunglah’ para koruptor di jaman ‘baheula’ yang sudah terlanjur kaya dan belum ketemu dengan instrumen atau institusi pengawas tersebut, sementara para koruptor ‘pemula’ masa kini perlu berhati-hati (kalau tidak mau tobat) dalam menjalankan modus korupsinya. Salah-salah mereka bisa diciduk seperti GT, TH atau nama-nama tersangka lainnya yang daftarnya bisa sepanjang gerbong kereta.

Untuk memberantas korupsi yang sudah mengurat mengakar ini dukungan dari kita pada institusi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Polisi sangat dibutuhkan. Budaya tranparansi dan akuntabilitas dalam bekerja perlu ditumbuh kembangkan. Pembenahan mental dan moril juga perlu digalakkan. Mentalitas bangsa ini bisa berubah kalau dilakukan secara kolektif, bukan hanya perilaku individual yang terpisah.

Akhirnya, jangan dibaca postingan ini sebagai dorongan kepada teman-teman PNS untuk lebih ‘pintar’ dalam mensiasati hukum atau memanipulasi sistem agar praktek korupsi tetap berlanjut. Justru saya ingin menyentil bagaimana agar kita bersama-sama menghentikan praktek korupsi (sistemik) ini, terutama bagaimana membuang jauh-jauh mental korupsi agar di kemudian hari birokrasi kita menjadi benar-benar bersih dan tidak lagi menyediakan dukungan bagi perilaku korup (sebagian) politisi. Mimpi?, ya barangkali semua harus dimulai dari mimpi, tapi kini bukan saatnya bermimpi lagi.

* Tulisan ini telah dimuat beberapa detik sebelumnya di akun sugarfree di kompasiana

** Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Corruption. Online paper http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf [Accessed: 22/10/13]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s