Taksi Online: Menguji Sensitivitas Negara

Jasa taksi online merupakansebuah konsekuensi logis dari penggunaanteknologi informasi dalamlayanan transportasi. Industri ini sudah boomingdi berbagai negara termasuk Indonesia dalam 2-3 tahun terakhir. Di Indonesia saja pada tahun 2018 tercatat setidaknya ada 1 juta driver Gojek (saja) dan 100 juta transaksi per harinya[1]. Model ride-sharingini menjadi alternatif bagi konsumen yang jenuh dan tidak nyaman dengan infrastruktur layanan transportasi konvensional. Namun demikian, semua kemudahan fitur layanan serta harga yang sangat kompetitif atau cenderung tidak masuk akal, taksi online menyisakan beberapa persoalan penting yang menjadi kewajiban negara untuk menyelesaikannya, sebut saja problem struktural, kriminalitas, keselamatan, privasi data elektronik, politisasi, konflik, pengakuan profesi dll. Dalam prakteknya satu sama lain saling berkaitan. Essay ini mengupas dua fokus persoalan di antaranya.

Pertama adalah kriminalitas. Sejak taksi online menjadi primidona, jutaan pengguna transportasi publik konvensional beralih ke moda ini. Di balik sensasi mobilitas masif ini, terselip isu keamanan yang muncul sebagai insiden serius melibatkan keselamatan jiwa baik driver maupun user. Kemenhub mencatat ada tujuh kasus kriminal sepanjang 2016-2018 yang melibatkan driver sebagai pelaku, baik untuk tindak pencabulan, pemerasan hingga pembunuhan[2]. Sebaliknya Kompas.com juga merekam tujuh tindak pidana yang dilakukan oleh user terhadap driver[3]. Kedua jenis insiden sangat bisa terjadi karena terjadi kesempatan bertemunya dua pihak yang normalnya tidak saling mengenal. Sehingga dengan demikian isu keamanan tidak hanya menyangkut driver saja, tetapi user juga termasuk di dalamnya.

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Salah satunya adalah upaya pembenahan regulasi yang menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna taksi online, yang melibatkan beberapa otoritas sektoral. Namun demikian pendekatan ini sangat klasik, karena biasanya akan memunculkan perilaku dan mentalitas silo di antara sektor. Inilah yang disebut dengan problem struktural. Di sisi lain perlu bagi pemerintah melihat insiden ini secara utuh. Keamanan bertarnsportasi bukan hanya kepentingan pengguna taksi online saja, tapi juga pengguna moda transportasi lainnya, dan dalam skala yang lebih besar merupakan kebutuhan warga masyarakat secara umum.  Secara fundamental, menjamin keamanan warga adalah kewajiban negara dalam menyelenggarakan salah satu fungsi dasarnya. Ini artinya jika keamanan pengguna taksi online maupun masyarakat secara umum terganggu, maka perlu koreksi terhadap sistem keamanan dan ketertiban, baik dalam instrumen kebijakan, perspektif aparat pelaksana, maupun faktor lain yang berpengaruh seperti kondisi sosial ekonomi dan sebagainya.

Kedua terkait perlindungan privasi data user. User taksi online tentunya meregistrasi data dirinya ketika menggunakan aplikasi taksi online. Terkait keamanan, data pribadi ini merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak bisa digunakan sembarangan. Hal ini di atur jelas dalam Pasal 26 ayat 1 pada UU ITE yang menyebutkan, “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Kasus facebook, misalnya, yang mengalami kebobolan 50 juta data usernya di tahun 2018 sudah cukup menjadi peringatan bagi pemerintah maupun perusahaan taksi online betapa data user sangat sensitif dan wajib dilindungi sepenuhnya.  Taksi online pun bukan kekecualian. Yang mencengangkan bahwa disclaimer salah satu taksi online, menyebutkan bahwa “Kami tidak menjamin keamanan database kami dan kami juga tidak menjamin bahwa data yang anda berikan tidak akan ditahan/terganggu ketika sedang dikirimkan kepada kami. Setiap pengiriman informasi oleh anda kepada kami merupakan risiko anda sendiri…”. Kebijakan privasi ini tentu sangat merugikan dan mengancam keamanan data pengguna.

Bagaimana negara mensikapi ini? Salah satu caranya adalah tentunya melalui penegakan hukum yang memastikan bahwa keamanan data merupakan hak dasar yang harus dilndungi. Negara mempunyai seluruh instrumen peraturan perundangan yang dibutuhkan untuk memaksa perusahaan taksi online melakukannya, semisal dari perspektif UU ITE, UU Pelayanan Publik, UU Perlindungan Konsumen dan bahkan UU Perseroan Terbatas serta peraturan perundangan relevan lainnya.


Essay disiapkan untuk Sertifikasi Kompetensi Analis Kebijakan Level 7

[1]https://kumparan.com/@kumparantech/nadiem-go-jek-punya-1-juta-driver-100-juta-transaksi-per-bulan-1534314291126201692

[2]https://metro.tempo.co/read/1083480/7-kasus-aksi-kriminal-pengemudi-taksi-online-tahun-2016-2018/full&view=ok

[3]https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/16090891/7-kasus-pembunuhan-sopir-taksi-online-order-fiktif-pelaku-dari-palembang?page=all

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s