Download

Buku INOVASI DI SEKTOR PUBLIK

Sampul depan, kata pengantar, daftar isi, dsb

  1. Bab 1 Mengenal Inovasi
  2. Bab 2 Inovasi Sektor Publik vs Sektor Bisnis
  3. Bab 3 Inovasi Kebijakan dan Pelayanan Publik
  4. Bab 4 Perilaku Organisasi terhadap Inovasi
  5. Bab 5 Pemasaran Inovasi di Sektor Publik
  6. Bab 6 Belajar dari Sektor Bisnis
  7. Bab 7 Penutup

Bahan Paparan

  1. Review Proposal Penelitian

Galeri Pembelajaran Kebijakan Publik di Inggris

  1. Policy Making in the Real World
  2. A Practical Guide to Policy Making in Northern Ireland
  3. Twelve Actions to Profesionalise Policy Making
  4. Policy and Policy Making in the UK
  5. How laws are made in UK (link)
  6. Introduction: The Study of Policy Making in Britain
  7. Structures, processes and governance in tax policy-making: an initial report

Salinan PDF Perundangan Pilihan

  1. UUD 1945  / The 1945 Constitution (Unofficial translation) / (Authorised translation)
  2. UU 12/2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Unofficial translation)
  3. UU 39/2008 tentang Kementerian Negara
  4. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  5. UU 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 & lampiran
  6. UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
  7. UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
  8. UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
  9. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Lampiran
  10. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  11. UU 29/2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  12. UU 6/2014 Desa (Unofficial translation) dan PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6?2014

Salinan PDF beberapa dokumen hukum dan kebijakan terkait TATA KELOLA HUTAN dan PERUBAHAN IKLIM DI SEKTOR KEHUTANAN, dari berbagai sumber.

Undang-undang

  1. UU 41/1999 tentang Kehutanan Forestry Law 41/1999 dan UU 19/2004
  2. UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria / English
  3. UU 17/2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol & lampiran
  4. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  5. UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
  6. UU 6/1994 tentang Pengesahan UNFCCC
  7. UU 31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Peraturan Pemerintah

  1. PP 62/1998 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah
  2. PP 34/2002 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan
  3. PP 44/2004 Perencanaan Hutan
  4. PP 45/2004 Perlindungan Hutan
  5. PP 40/2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
  6. PP 6/2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan (KPH) dan PP 3/2008 Perubahan PP 6/2007
  7. PP 38/2007 Pembagian Urusan Kewenangan & Lampiran Bidang Kehutanan
  8. PP 41/2007 Organisasi Perangkat Daerah
  9. PP 72/2010 Perum Perhutani
  10. PP 12/2014 Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Kehutanan

Peraturan Presiden/Keputusan Presiden tentang Kementerian Negara

  1. Perpres 9/2005 Kedudukan, Tugas, Fungsi SOTK Kementerian Negara RI, dan Perpres 10/2005 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara (pembaharuan di Perpres 24/2010 dst di bawah)
  2. Perpres 54/2009 UKP4 & Perpres 10/2012 UKP4
  3. Perpres 47/2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian NegaraPerpres 76/2011Perpres 77/2011Perpres 91/2011Perpres  55/2013Perpres 13/2014
  4. Perpres 24/2010 Kedudukan KementerianPerpres 67/2010Perpres 92/2011Perpres 38/2013Perpres 56/2013Perpres 14/2014Perpres 80/2014Perpres 135/2014
  5. Perpres 60/2012 Wakil Menteri
  6. Perpres 62/2013 Badan REDD+ (REDD+ Agency, English version)
  7. Perpres 190/2014 Unit Staf Kepresidenan (NEW)
  8. Keppres 121/P/2014 Pembentukan Kementerian Negara (NEW)
  9. Perpres 165/2014 Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (NEW)
  10. Perpres 16/2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (NEW)

Peraturan Presiden lainnya

  1. Perpres 89/2007 Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  2. Perpres 46/2008 DNPI / English
  3. Perpres 5/2010 RPJMNBook I National PrioritiesBuku II (Bab I)Buku III
  4. Perpres 3/2011 Staf Khusus Presiden dan Wapres
  5. Perpres 61/2011 RAN Penurunan Emisi GRK
  6. Perpres 71/2011 Inventarisasi GRK

Keppres/Perpres tentang Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

  1. Keppres 103/2001 LPNDKeppres 3/2002Keppres 46/2002Keppres 30/2003Keppres 9/2004Perpres 11/2005Perpres 64/2005Perpres 3/2013
  2. Keppres 110/2001 Unit Organisasi & Tugas Eselon I LPNDKeppres 5/2002Keppres 48/2002Keppres 32/2003Keppres 62/2003Keppres 11/2004Perpres 12/2005Perpres 52/2005Perpres 4/2013

Keppres Lainnya

  1. Keppres 23/1992 Pengesaha Konvensi Wina + Vienna Convention Document (as of November 2001)
  2. Keppres 13/2007 Panitia Nasional Penyelenggaraan dan Delegasi RI dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim
  3. Keppres 25/2011 Satgas Persiapan Kelembagaan REDD

Putusan MK

  1. Putusan MK 45/PII-IX/2011
  2. Putusan MK no. 35/PUU-X/2012 & SE Menhut terkait putusan ini

Peraturan Menteri

  1. Permenhut 2/Menhut-II/2011 Pedoman Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenhut
  2. Permenhut 68/Menhut-II/2008 Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
  3. Permenhut 30/Menhut-II/2009 Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) – Bilingual
  4. Permenhut 36/Menhut-II/2009 Tata Cara Perizinan Usaha Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Hutan pada hutan Produksi dan Hutan Lindung
  5. Permenhut 11/Menhut-II/2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  6. Permenhut 40/Menhut-II/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
  7. Permenhut 51/Menhut-II/2010 Rencana Strategis Kementerian Kehutanan (RENSTRA) Tahun 2010-2014 dan Permenhut 15/Menhut-II/2013 Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2010 tentang RENSTRA Tahun 2010-2014
  8. Permenhut 49/Menhut-II/2011 Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)
  9. Permenhut 20/2012 Penyelenggaraan Karbon
  10. Permen LH 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
  11. Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 dan Matriks
  12. Rencana Strategis Eselon I Kemenhut 2010-2014 (PHKABalitbang dan Sekretariat Jenderal)
  13. Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 20112012201320142015
  14. LAKIP Kementerian Kehutanan 2012,

SK/SE Menhut

  1. SK Menhut No 159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem (Bahasa Indonesia) / (English version)
  2. SE Menhut No. SE.1/Menhut-II/2014 tentang Penundaan Proses Perizinan di Bidang Kehutanan NEW

Dokumen Lain-lain

  1. Strategi Nasional REDD+ (Bahasa Indonesia) / English version
  2. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap
  3. Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim / Indonesia National Action Plan Addressing Climate Change
  4. National Action Plan for Climate Change Adaptation (RAN-API) – Synthesis Report
  5. MP3EI Bahasa Indonesia / English version
  6. SE Mendagri Pengendalian Perubahan Iklim
  7. Evaluasi RPJMN 2005-2009
  8. Perpres 29/2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
  9. Budget in Brief APBN 2015
  10. The landscape of Public Climate Finance in Indonesia, its Executive Summary, and Annexes
  11. Statistik Kehutanan 2013

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

  1. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  2. KepMenPAN Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi
  3. SE MenPAN Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja
  4. Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
  5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

  1. Rencana Stratejik LAN 2010- 2014